Anggaran untuk Proyek Satelit Satria Dipertanyakan Oleh DPR


Sumber dana yang akan digunakan oleh Kementerian Komunifikasi dan Informatika (Kemenkominfo) untuk membangun Satelit Satria dipertanyakan oleh Komisi I DPR. Dikatakan bahwa Anggaran untuk pembuatan Satelit Satria tersebut tidak jelas oleh Anggota Komisi I DPR RI, Syaifullah Tamliha dari Fraksi PPP.

 "Pertama ketidakjelasan itu. Berapa sih harga Satelit itu dan juga berapa harga ground segment-nya. Sama sekali tidak dijelaskan oleh Pak Menteri berapa Anggaran yang dibutuhkan," ungkapnya dalam RDP di Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta, Rabu (5/2/2020).

 Memang Kemenkominfo pernah membahas perihal anggaran yang nantinya digunakan untuk membuat Satelit Satria tersebut yakni mencapai Rp81 triliun, ujar Syaifullah.  Namun, Syaifullah mengaku tidak mengetahui lebih dalam lagi bagaimana evaluasi untuk rencana anggaran tersebut.

 Lebih lanjut, Syaifullah menilai, negara akan terbebani jika nilai proyek Satelit Satria mencapai puluhan triliun. Dia memperkirakan, Pemerintah hanya mampu menanggung Anggaran untuk proyek sebesar Rp3,1 triliun.

 "Kalau mengandalkan dari APBN hanya bayar Rp3,1 triliun, kita sangat mendukung, tapi kalau soal Anggaran yang begitu besar ini menjadi problem. Anggaran menjadi problem di setiap lembaga dan Kementerian," ujarnya.

 Di sisi lain, Syaifullah mengingatkan bahwa Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Kemkominfo jauh lebih rendah dari nilai proyek Satelit Satria. Syaifullah juga mengaku ragu Kementerian Keuangan (Kemenkeu) akan memenuhi permintaan Kemkominfo jika mengandalkan APBN. Sebab, dia menyebut, Kemenkeu tidak pernah hadir untuk membahas proyek tersebut.

 "Kalau tidak ada jaminan dari Menteri Keuangan dari mana kita bisa membayar proyek Satria ini," katanya.

 Menanggapi hal itu, Pengamat Telekomunikasi Heru Sutadi, menyarankan agar Proyek Satria dibatalkan saja ketimbang menjadi beban keuangan negara.
"Kita sudah ada pelajaran pahit dari pengadaan Satelit komunikasi pertahanan nasional yang gagal total di periode pertama Presiden Jokowi. Baiknya batalkan saja Satria," ungkapnya.
Sumber: Akurat.co

Comments

Post a Comment

Popular posts from this blog

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin Dipanggil KPK, Ada Apa?

Image
Menteri Agama (Menag) Lukam Hakim Saifuddin dipanggil Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) sebagai saksi dalam oenyidikan kasus suap pengisian jabatan di lingkungan Kementerian Agama RI Tahun 2018-2019. Menag dijadwalkan diperiksa untuk tersangka anggota DPR RI 2014-2019 Romahurmuziy (RMY). "Rabu, 24 April 2019 dijadwalkan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi dalam perkara dugaan suap terkait pengisian jabatan di Kementerian Agama RI," kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah di Jakarta, Selasa(23/4/2019). Tidak hanya Menag yang dipangggil oleh KPK, KPK juga memanggil tiga orang saksi lainnya untuk tersangka Romahurmuziy, yakni Staf Khusus Menteri Agama Gugus Joko Waskito serta dua Anggota Panitia Pelaksanaan Seleksi Jabatan Pemimpin Tinggi Kemenag pada Sekretariat Jenderal masing-masing Aulia Muttaqin dan Muhammad Amin. Dalam penyidikan kasus itu, KPK juga telah menggeledah ruang kerja Menag di gedung Kemenag Jakarta pada Senin 18 Maret 2019 dan menyita uang senilai Rp180...
Read more

Aspirasi Umat Islam Siap Dikawal PPP di Pemerintahan Jokowi-Ma'ruf

Image
Ucapan selamat pada kemenangan Jokowi-Ma'ruf masih terus berdatangan, kali ini datangnya ucapan selamat itu dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP). "PPP mengucapkan selamat kepada pasangan Jokowi-KH Ma'ruf Amin yang kemenangannya semakin dikukuhkan dengan ditolaknya gugatan Prabowo - Sandi," ucap Wakil Sekjen PPP, Achmad Baidowi dalam keterangannya di Jakarta, Jum'at (28/6/2019). PPP yang berada dalam koalisi Indonesia Kerja (KIK) menyampaikan akan selalu mengawal suara umat Islam di masa kepemerintahan Presiden Jokowi-Ma'ruf di tahun 2019-2024. "PPP sebagai bagian dari Koalisi Indonesia Kerja akan terus mengawal aspirasi umat Islam dalam pemerintahan mendatang karena itulah komitmen kami berada di koalisi pemerintahan," ungkapnya. Tidak hanya kemenangan bagi KIK, menurutnya dengan putusan MK yang menolak dalil gugatan paslon 02 itu adalah bagian dari kemenangan rakyat Indonesia pula. Dengan sudah kelaurnya putusan dari MK itu, dirin...
Read more

Bamsoet Ingin KPK Selesaikan Kasus Century

Image
Bamsoet Ingin KPK Selesaikan Kasus Century Pemimpin DPR Banmbang Soesatyo ( Bamsoet ) melihat bahasan soal artikel yang dibuat oleh media daring Asia Sentinel tentang kasus Bank Century yang dituliskan bahwa nama SBY ikut terseret dalam kasus tersebut. Bamsoet meminta kepada KPK untuk menyegerakan menyelesaikan kasus Bank Century . Sebagai inisiator Hak Angket Century saat itu, Bamsoet telah lelah menganjurkan dugaan perbuatan melanggar hukum. Dan sebab itu Bamsoe t hanya bisa mendesak KPK untuk segera menuntaskan kasus tersebut. Anggota Partai Golkara ini juga meminta untuk kasus ini tidak dibiarkan menggantung. Karenanya, Bamsoet juga mendukung niatan SBY menggugat Asia Sentinel ke ranah hukum.  "Kita mendukung langkah SBY menarik ini ke ranah hukum", tutur   Bam soet di gedung DPR. Sumber :  akurat.co
Read more